Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
Minggu, 13 Maret 2022
Rabu, 16 Februari 2022
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com
Jumat (03/11/2017) Komisi E DPRD DKI Jakarta berkunjung ke DPRD DIY dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus sharing pengalaman antarprovinsi. Rombongan DPRD DKI sekaligus Staff Sekretariat yang berjumlah 25 orang tersebut diterima di Lobby Lantai 1. Kunjungan kerja DPRD DKI disambut hangat oleh Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY, Koeswanto selaku Ketua Komisi D, dan Sambudi Selaku Anggota Komisi D.
Pada kesempatan tersebut, Syahrial MM selaku Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta menanyakan beberapa point, kaitannya dengan gesekan antarpemuda, program yang mengakomodir kepentingan kebudayaan serta cara mengembangkan industri kreatif dikalangan pemuda.
“ Bisa tolong diceritakan kepada kita tentang RS tanpa kelas yang ada di Jogja ? “ tanya Taufiqurrahman selaku anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
Dalam kesempatan tersebut Yoeke Indra Agung Laksana menjelaskan bahwa gesekan antarpemuda dari berbagai daerah memang pernah terjadi, bahkan pada tahun 1970-1980an adalah puncaknya. Namun, boomingnya kos dilingkungan masyarakat membuat gesekan antarpemuda tersebut berkurang karena mereka hidup membaur dengan masyarakat sekitar. Sedangkan rumah sakit tanpa kelas bertaraf Internasional di DIY baru akan dibangun dengan sistem multiyears yang nantinya berlokasi di Kulonprogo, pembangunan RS tersebut tak lain untuk mendukung bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Topik yang menarik dalam kunjungan kerja tersebut membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf, turut serta menanyakan bagaimanakah peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan kegiatan industri DIY .
Untuk industri pariwisata menurut survey data nasional kunjungan wisata domestik di DIY sedang melibihi Bali, tetapi kunjungan wisata dari luar negeri masih kecil karena terkendala dengan penerbangan, hanya beberapa negara saja yang bisa langsung ke bandara Jogja (Adisucipto). Sedangkan untuk industri kreatif sentuhan kepemudaannya tinggi, tetapi yang langsung untuk pendukungan dari pemerintah masih minim.
“Kalau di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, masing-masing desa melalui Bupatinya mengusulkan embrio industri apapun yang ada dimasyarakat kemudian disampaikan ke provinsi sehingga yang menangani BPPM, mengenai hasil dari industri tersebut masih dikelola BPPM disamping itu disalurkan ke DISNAKERTRANS kaitannya dengan langkah memberikan keterampilan masyarakat dirumah“ tambah Koeswanto
